• Desa Adat Guliang Kangin
  • 08123666676
  • guliangkangin.desa@gmail.com

Bendesa Adat Se-Bali Tatap Muka dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani

15 Maret 2019 Administrator Berita Desa Dibaca 260 Kali

Bendesa Adat Guliang Kangin, Ngakan Putu Suarsana, SH mengikuti acara tatap muka dengan Menteri Keuangan Dr Sri Mulyani bersama seluruh Bendesa Adat se-Bali di Hotel Grand  Bali Beach Sanur Denpasar pada Kamis (14/03-2019).  Turut hadir dalam acara ini Gubernur Bali Dr. Ir. I Wayan Koster, MM, Wakil Gubernur Bali Ir. Tjokorda Gde Ardana Sukawati beserta Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bali.

Di hadapan 1.493 Bendesa Adat se-Bali, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan dukungannya dalam penguatan Desa Adat di Bali.

"Kalau saya mendukung, bahkan mendukung 1.000 persen untuk itu. Saya memahami dan mengingat pentingnya keberadaan desa adat terutama Bali dalam menjaga kelestarian. Saya bersama Pak Gubernur untuk yang satu itu, tinggal sekarang caranya bagaimana," katanya.

Sri Mulyani menambahkan, dalam Undang-Undang Desa disebutkan bahwa yang disebut desa dan mendapatkan alokasi anggaran APBN adalah desa administratif yang diakui oleh Kementerian Dalam Negeri, yang secara historis berbeda dengan desa adat.

"Namun kita juga tidak menampik fakta adanya entitas sosial atau komunitas bersama yang bentuknya seperti desa adat ini, yang fungsinya juga sangat penting di luar masalah administratif. Hanya saja mungkin wilayah administrasinya bisa overlap karena ada satu desa adat yang mengisi beberapa desa administrasi atau sebaliknya. Ini fakta yang harus kita sikapi," ucap Mantan Direktur Bank Dunia ini. 

Oleh karena itu, Kementerian Keuangan akan membuat nota keuangan kepada presiden untuk selanjutnya dipaparkan ke dewan dan dibuatkan alokasinya.

"Namun kita harus lihat pula implikasinya, seperti contohnya di Aceh dimana desa adat berubah menjadi desa administrasi sehingga keduanya jadi klop," ujarnya.

Jika berbicara masalah kesejahteraan masyarakat, Menkeu menyebut program yang berorientasi pada hal tersebut, dirinya pasti ingin mendukung siapapun pimpinan daerahnya.

"Buat saya masyarakat yang paling penting. Presiden kita dipilih rakyat, presiden kita ingin mensejahterakan rakyat maka kita sebagai pembantunya harus melakukan upaya untuk melayani masyarakat. Jadi saran saya mari kita bawa isu ini dalam pembahasan," katanya.

Sedangkan Ketua Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP) Provinsi Bali Jero Gede Suwena Putus Upadesha mengaku sangat senang dengan pelaksanaan tatap muka antara Menkeu dan Bendesa adat se-Bali yang difasilitasi oleh Gubernur Koster.

"Dengan acara ini, Ibu Sri Mulyani bisa mengetahui keberadaan dan peranan desa adat di Bali sebagai desa sosial religious dengan tugas sekala dan niskala, dan yang lebih penting apa yang bisa diberikan negara kepada kita tidak hanya sekadar pengakuan dan penghormatan, tetapi juga upaya untuk memberdayakan dan menguatkan desa pakraman yang ada di Bali," katanya.

Jero Suwena menambahkan, desa adat di Bali adalah suatu entitas sosial yang unik yang berbeda peranannya dengan desa dinas atau desa administratif. 

"Kita di Bali sistemnya dualitas, bukan dualisme dimana keduanya berjalan dengan perannya masing-masing dalam kehidupan adat, keagamaan serta kenegaraan," ujarnya.

 Untuk itu, pihaknya mengharapkan jalan tengah  yang terbaik, sehingga tidak melanggar perundang-undangan yang ada namun desa adat tetap diakui oleh negara. "Masih ada celah untuk itu dan kita semua berdoa agar perjuangan ini bisa sampai pada tujuannya," kata Jero Suwena. 

Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun)
Formulir Komentar (Komentar baru terbit setelah disetujui Admin)
CAPTCHA Image
Isikan kode di gambar